JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU


AMBON - 05 April 2019.

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota JDIH se-Provinsi Maluku Tahun 2019 memiliki nilai penting dan strategis untuk mengefektifkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan seluruh pengelola atau Anggota JDIH di tingkat Kota Kabupaten se Provinsi Maluku. "Eesensi dari kegiatan ini mengarah pada pembinaan ke Anggota JDIH tingkat Kota Kabupaten yang belum terintegrasi," Demikian, disampaikan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Setda Provinsi Maluku, Henry M. Far Far, SH, MH, yang diwakili Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Ny. Alawiyah F. Alaydrus, SH,MH, dalam (Rakor) Anggota JDIH se-Provinsi Maluku Tahun 2019, di Ruang Rapat Lantai VI Kantor Gubernur Maluku Jumat, 5 April 2019.

Menurut Alaydrus, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional atau di singkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan persyaratan untuk mewujudkan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Alaydrus menjelaskan, sesuai dengan data dari 11 (sebelas) Anggota JDIH Kabupaten/Kota di Maluku, ada empat diantaranya yang belum terintegrasi dan belum memiliki website JDIH, secara kolektif persoalan yang dihadapi oleh setiap anggota JDIH di kabupaten/kota hampir sama. Keterbatasan layanan jaringan internet di setiap daerah menjadi persoalan yang dihadapi, selian itu terbatasnya sumber daya manusia pengelola JDIH dan kebijakan masing-masing daerah yang belum berpihak pada pengembangan akses JDIH menjadi kendala utama yang dihadapi oleh setiap daerah. "Beberapa kabupaten, yang belum tersentuh layanan JDIH itu masing-masing, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual." jelasnya.

Sebagai Anggota JDIHN dan Pusat JDIH di Provinsi Maluku, Biro Hukum dan HAM Setda Maluku khususnya Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, selaku Pengelola Website JDIH Pemerintah Provinsi Maluku, di Tahun 2016 telah Terintegrasi Secara Nasional dan merupakan Anggota JDIHN yang ke-6 dari sekian ratus Anggota JDIHN di seluruh Indonesia. "Dari progres tersebut, di Bulan Desember 2018 Biro Hukum dan HAM Setda Maluku dan sejumlah Anggota JDIHN seluruh Indonesia, termasuk Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon, menerima Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Anggota JDIHN Yang Telah Terintegrasi Dengan Sistem JDIHN pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," jelasnya.

Diharapkan melalui Rakor JDIH Tahun 2019 di Maluku ini, akan lahir pemahaman yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara terpadu dalam menyediakan produk informasi hukum daerah yang disiapkan oleh pemerintah melalui JDIH. Terutama bagi daerah yang belum terintegrasi diharapkan pada tahun ini sudah bisa menyediakan layanan JDIH. (FAT).

RAKOR JDIH ini diikuti sekitar 30 peserta anggota JDIH Kota/Kabupaten se-Provinsi Maluku, Turut hadir dalam kegiatan dimaksud Kepala Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ny. Adriana Rumahlewang, SH,MH, Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, Muhammad Saleh Lumalea, SH,MH, dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum, Kamel Z Assagaf, SH,MH.

Post by (FAT). 

Copyright @ 2017, Biro Hukum dan Ham Provinsi Maluku, All Rights Reserved