JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU


AMBON - 05 April 2019.

Dalam menyamakan persepsi untuk pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Maluku, maka Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota JDIH se-Provinsi Maluku Tahun 2019. Kegiatan ini dipusatkan pada Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku Lantai VI, pada Jumat 5 April 2019 yang dibuka secara resmi oleh Plh Gubernur Maluku, Bapak Hamin Bin Thahir SE.

Dalam sambutannya, Hamin Bin Thahir menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki nilai penting dan harus diikuti bukan saja oleh anggota JDIH, tapi para pimpinan OPD, operator sekretariat di masing-masing dinas harusnya juga dapat turut serta mengikuti kegiatan ini. "Karena semua produk hukum di Provinsi Maluku dikelola oleh Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, maka kegiatan ini memiliki nilai dan harus dipahami oleh seluruh pengelola operator di sekretariat." kata Hamin Bin Thahir.

Menurutnya, pemahaman terhadap setiap produk hukum yang dikeluarkan menjadi perhatian bersama. Untuk itu seluruh anggota JDIH di Maluku dituntun untuk meningkatkan komunikasi pasca atau setelah kegiatan ini berlangsung. Dalam mengimplemantasikan roda Pemerintahan Good Governance suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Rakor bertujuan untuk meningkatkan koordinasi yang efektif antara pengelola jaringan dengan pusat jaringan JDIH di Maluku dalam menyiapkan informasi hukum yang terintegrasi pendukung setiap regualasi. "JDIH merupakan program informasi hukum yang disiapkan oleh pemerintah agar bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka," jelasnya.

Dijelaskan, saat ini proses penyelenggaraan pemerintah berbasis online. Pada Tahun 2019 ini seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Maluku harus tersentuh jaringan untuk mengakses Informasi. Kehadiran sistem data berbasis online ini harus disikapi dengan melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan. ASN yang memiliki kualitas pada bidang ini harus berperan aktif menunjang kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan. "Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh ASN di Provinsi Maluku dan kabupaten Kota untuk melakukan Inovasi melahirkan gagasan baru yang dapat meningkatkan proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat".

RAKOR JDIH ini diikuti oleh 30 peserta anggota JDIH Kota/Kabupaten se-Provinsi Maluku ini, Turut hadir dalam kegiatan dimaksud Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Maluku, Ny. Alawiyah F Alaydrus, SH,MH, Kepala Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ny. Adriana Rumahlewang, SH, MH, Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, Muhammad Saleh Lumaela, SH,MH, dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum, Kamel Z Assagaf, SH,MH.

Post by (FAT)

Copyright @ 2017, Biro Hukum dan Ham Provinsi Maluku, All Rights Reserved