JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU


AMBON - 5 April 2019.

Upaya meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Provinsi Maluku terus dilakukan secara aktif. Realisasi pencapaian program kerja secara bertahap bergulir disetiap tahun ini bertujuan untuk mendorong peran, eksistensi dan keaktifan pengelolaan jaringan anggota JDIH di Provinsi Maluku, dan Kabupaten Kota dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target. Demikian disampaikan Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, M. Saleh Lumalea, SH,MH, dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum, Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Maluku, Kamel Z Assagaf, SH, MH, dalam panel diskusi yang digelar dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota JDIH se-Provinsi Maluku Tahun 2019, di kantor Gubernur Maluku pada Jumat, 5 April 2019.

Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, M. Saleh Lumalea,SH, MH, mengatakan dalam proses pengembangan dan pengelolaan JDIH di Maluku pihak Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku telah merealisasikan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sebagai pengelola JDIH di tingkat Provinsi Maluku, diantaranya, Melaunching Website JDIH dan Perpustakaan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, untuk memastikan laporan maka dalam setiap tahun Menyampaikan Laporan Tahunan Anggota JDIH ke Pusat JDIHN, Ini merupakan salah satu agenda yang bergulir hampir disetiap tahun, Menghadiri Bimtek yang dilaksanakan oleh Pusat JDIHN yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) RI, tujuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM pengelolaan JDIH di Provinsi Maluku.

Dijelaskan selain itu pihaknya juga telah merealisasikan program Bimbingan Teknik (Bimtek) Internal guna Peningkatan SDM ASN, kegiatan ini merupakan salah satu usaha untuk memaksimalkan pengelolaan JDIH di Maluku bisa direalisasikan sesuai dengan tujuan. Melakukan Kunjungan Kerja ke Anggota JDIHN yang berprestasi secara Nasional dalam Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan melihat perkembangan pengelolaan JDIH di Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Anggota JDIH Provinsi Maluku, yaitu pada Kabupaten/Kota Se-Maluku dan Monitoring dilakukan untuk mengatahui perkembangan pengelaolan JDIH di kabupaten/kota se-Provinsi Maluku. "Melaksanakan Rapat Koordinasi Anggota JDIH Se-Provinsi Maluku. Salah satu tujuan dari dicapai dari Rapat Koordinasi Anggota JDIH Se-Provinsi Maluku adalah untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan JDIH di Provinsi Maluku," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum, Kamel Z Assagaf, SH,MH mengatakan, seluruh Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Maluku, terkhusus pada 11 Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, selaku Pusat JDIHN yang mana dalam laporan tersebut berisikan tentang perkembangan pengelolaan JDIH di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. "Kita sebagai anggota JDIHN bertanggung jawab untuk mengelola sistem informasi dan melaporkan perekembangan pengelolaan JDIH ke pusat melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Republik Indonesia di Jakarta", jelas Pak Kamel.

Menurutnya, selain pengelolaan website JDIH, terdapat pula perpustakaan hukum yang harus dikelola dan dikembangkan oleh masing-masing Anggota JDIH di Daerah. Perpustakaan hukum ini merupakan bagian dari pengembangan program penyediaan informasi hukum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khususnya pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku dan pada Bagian Hukum di Masing-Masing Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Maluku. Perpustakaan Hukum dimaksud tentunya berisikan seluruh dokumen hukum sebagai bahan bacaan tetang produk hukum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Manfaat yang dapat diperoleh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan di bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

RAKOR Anggota JDIH ini diikuti oleh 30 peserta anggota JDIH Kota/Kabupaten se-Provinsi Maluku, turut hadir dalam acara pembukaan ini, Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Maluku, Ny. Alwiyah F Alaydrus, SH,MH, Kepala Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ny. Adriana Rumahlewang, SH,MH, Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, Muhammad Saleh Lumaela, SH,MH, dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum, Kamel Z Assagaf, SH,MH.

Post by.(FAT)

Copyright @ 2017, Biro Hukum dan Ham Provinsi Maluku, All Rights Reserved